Nama : Ruli Novitasari
Kelas : 3DA02
NPM : 48213128
Investasi Sistem BOT, Tahun
2016-2018 Dimulai
Waterfront City Perpaduan Kantor,
Bisnis, dan Komersial
Bupati
Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar dan Wakil Bupati Mustaqim MZ punya
gagasan yahud, yakni menyatukan perkantoran pemerintah daerah dengan kawasan
bisnis dan komersial seperti hiburan serta wisata.
KONSEP waterfront
city (kota tepi laut) berupa dokumen dan perhitungan detail pembiayaan
saat ini telah rampung. Sudah pula dilengkapi dengan kajian feasibility
study(FS) dan analisis dampak lingkungan (amdal).
Kini
hanya menunggu masuknya investasi. “Waterfront city adalah kawasan yang
mencakup program pembangunan sarana dan prasarana, perkantoran, mal, hotel,
taman serta dermaga dalam satu kesatuan,” kata Yusran Aspar kepada Kaltim
Post di ruang kerjanya, belum lama ini.
Pembangunan
sarana dan prasarana di luar perkantoran, ditawarkan kepada investor menganut
skema build operate transfer (BOT) atau bangun guna serah, dalam
kurun waktu 30 tahun.
Diharapkan,
dalam 30 tahun itu pengelola sudah melewati break-even point (BEP)
atau impas dengan mempertimbangkan penghasilan dan total biaya. Setelah 30
tahun, investor mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pemerintah daerah.
Pengembangan
wilayah ke tepi laut itu bersatu padu dengan kawasan komersial dan hiburan.
Dipastikan keberadaannya mampu mengundang masyarakat untuk dijadikan lokasi
wisata. Sehingga, potensi meningkatkan pendapatan daerah dan peningkatan
ekonomi penduduk bisa dicapai.
Sekretaris
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) PPU Ibrahim Mas’ud menambahkan, khusus amdal masih
dalam kerangka acuan teknis. Berdasarkan perhitungan keseluruhan pembangunan di
kawasan waterfront city lokasinya sudah ditetapkan di tepi Coastal
Road Nipahnipah, Kecamatan Penajam. Nilai investasinya mencapai Rp 500 miliar.
Angka setengah triliun rupiah ini di luar pembebasan lahan.
Seluruh
sarana dan prasarana dibangun di sisi pantai menghadap laut. Kota-kota besar di
dunia seperti Texas sudah menerapkan konsep ini. Sementara itu, di dalam negeri
seperti Jakarta, Manado, Banjarmasin, Makassar, Surabaya, dan Palembang
merupakan contoh konkret yang dapat dilihat. Kota ini sudah lama mengembangkan waterfront
city dan terbukti meningkatkan perekonomian daerah.
Ide
ini di PPU, kata dia, sekarang sudah memasuki tahapan dimulainya pembangunan
rumah jabatan bersumber dari APBD 2016-2018. Disebutkan, ada enam rumah
jabatan, masing-masing rumah jabatan bupati senilai Rp 5 miliar, rumah jabatan
wakil bupati Rp 4,1 miliar, rumah jabatan sekretaris daerah Rp 2,1 miliar.
Ada
tiga rumah jabatan unsur pimpinan DPRD akumulasi Rp 5,5 miliar. Melengkapi
rumah jabatan itu, segera dibangun pula rumah jabatan unsur muspida. Namun,
sejauh ini masih belum ditetapkan dan masih perlu dibahas lebih lanjut.
Di
tempat sama, jelas Ibrahim, dilengkapi sarana olahraga, taman rakyat, dan kios
yang nilai investasinya diperkirakan Rp 55 miliar. Saat ini, masih disusun
rencana umum pelelangannya, termasuk melelang proyek pembangunan pendopo dan guest
house.
“Rinciannya,
pembangunan pendopo Rp 14 miliar dan pembangunan guest house Rp 17
miliar. Ini, sesuai yang tercantum pada daftar penggunaan anggaran (DPA) 2016,”
jelasnya.
Kapan
lelang proyek ini dibuka? Ibrahim menyerahkan mekanisme pada Unit Layanan
Pengadaan (ULP). Ia hanya menekankan, di luar rumah jabatan dan perkantoran
pemerintahan daerah, dananya diharapkan dari investor murni dengan sistem BOT.
Pembangunan Plaza Muara Rapak di Balikpapan salah satu contoh pembangunan
menganut cara ini.
Ibrahim
menyebut, dibuatnya konsep itu karena PPU adalah kota tua yang secara struktur
pengembangannya agak sulit (jenuh). Sehingga perlu membangun kawasan baru. Fokusnya
dipilih suatu tempat dan feasible sebagai wajah kota baru, yaitu di
tepi jalan lingkar pantai, yang kelak dilengkapi pula dengan jembatan
penyeberangan Penajam-Balikpapan melalui kawasan ini. (ari/din/rom/k11)
Sumber:
